news menu leftnews menu right
Klinik Statistik Service Selamat Datang di Website Kami

KLINIK STATISTIK - Mc CENDEKIA Research and Statistics Consulting adalah sebuah lembaga riset dan konsultasi statistik. Menangani masalah-masalah riset yang dihadapi oleh para pelaku bisnis terhadap pemahaman kondisi eksternal perusahaan dan semakin majunya pemikiran para pengambil keputusan di perusahaan dalam menentukan langkah-langkah strategis jauh ke depan,
Selengkapnya...
Home Tesis PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM PDF Print E-mail
Tuesday, 22 February 2011 12:01
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mendapatkan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance  dalam proses penyusunan Peraturan  Daerah Kota Pagar Alam; 2) untuk menjelaskan dan menemukan model perumusan kebijakan publik dalam proses penyusunan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam yang sesuai; dan 2) untuk mengetahui pola peranan yang efektif dari aktor-aktor yang terlibat dalam rangka penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyusunan Peraturan  Daerah Kota Pagar Alam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif guna memperoleh gambaran yang mendalam dari penerapan prinsip-prinsip good governance yang berkaitan dengan proses penyusunan peraturan daerah Kota Pagar Alam. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi berupa kata-kata dan tindakan dari informen. Teknik pengambilan informan sebagai sampel dilakukan dengan metode purposive sampling (sampling bertujuan). Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dengan membandingkan hasil penelitian ini dengan temuan terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance  dalam proses penyusunan Peraturan  Daerah Kota Pagar Alam sudah dilaksanakan dengan baik terutama prinsip akuntabilitas terhadap hasil kebijakan-kebijakan. Namun untuk prinsip keterbukaan menunjukkan bahwa dalam penyusunan peraturan daerah apalagi masalah Perda APBD yang isinya tentang penerimaan dan pengeluran keuangan daerah, pihak eksekutif maupun legislatif sangat ekstra tertutup. Sementara itu penerapan prinsip aturan hukum sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam terhadap hasil kebijakan-kebijakan, ini didasarkan oleh adanya sanksi–sanksi yang mengikat terhadap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah baik itu pidana kurungan maupun denda. Model perumusan kebijakan publik dalam proses penyusunan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam sesuai dengan model sistem politik David Easton, yang terdiri dari inputs, withinputs, dan outputs. Terdapat tiga aktor penting yang saling terkait satu sama lain dalam membangun adanya good governance: pertama adalah negara (state) dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, kedua adalah civil society; dan ketiga komponen korporasi-korporasi swasta (market/private sector).


 
 
klinik.statistik@yahoo.com

0815-7101-864


Payment




BNI Cabang Palembang
0070468839




Mandiri
112-00-0767103-0


BRI
5637-01-008849-53-5

a.n Muji Gunarto







Copyright © 2011 Mc CENDEKIA Research and Statistics Consulting. All Rights Reserved
Template by ThemZa